KENDARI— Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, bersama para peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) mengikuti sesi bertema “Public Private Partnerships: Insights on Governance and Sustainability with Applications in Indonesia and Singapore”, Sabtu 15 November 2025.
Kegiatan ini memberikan wawasan mendalam mengenai strategi kemitraan pemerintah dan sektor swasta (Public Private Partnership/PPP atau KPBU) sebagai instrumen pembangunan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.
Dalam sesi tersebut, para peserta memperoleh pemahaman bahwa PPP bukan hanya alternatif pembiayaan pembangunan, melainkan sebuah mekanisme tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas layanan publik melalui inovasi, efisiensi biaya, serta pembagian risiko yang proporsional antara pemerintah dan pihak swasta.
Pendekatan ini dinilai semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan infrastruktur, tuntutan layanan publik yang lebih baik, dan agenda pembangunan berkelanjutan.
Materi juga menyoroti perkembangan Indonesia dalam memperluas penerapan skema KPBU di berbagai sektor, seperti transportasi, energi, air minum, sanitasi, persampahan, hingga fasilitas sosial.
Beberapa poin penting yang dicatat para peserta, termasuk Wali Kota Kendari, antara lain:
• Kesiapan proyek KPBU semakin meningkat seiring dukungan project development facility dari Bappenas dan Kementerian Keuangan.
• Peluang kolaborasi PPP untuk layanan lingkungan dan fasilitas perkotaan semakin terbuka bagi pemerintah daerah.
• Tantangan yang masih dihadapi meliputi penataan kelembagaan daerah, kejelasan regulasi teknis, dan integrasi aspek keberlanjutan dalam seluruh dokumen proyek.
Para peserta menegaskan pentingnya memasukkan aspek keberlanjutan sejak tahap perencanaan hingga operasional proyek, bukan menjadikannya tambahan pada tahap akhir.
