KENDARI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Seleksi Daerah Kabupaten/Kota Peacemaker Training yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum RI, Jumat 11 April 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad, bersama Tim Kerja Pembinaan Hukum Nasional (PHN), Penyuluh Hukum, serta Analis Hukum Kanwil Kemenku Sultra.
Sosialisasi dibuka oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Kristomo.
Dalam sambutannya, Kristomo menyampaikan bahwa terdapat sebanyak 2.157 peserta dari seluruh Indonesia yang telah mendaftar untuk mengikuti seleksi Peacemaker Justice Awards dan Peacemaker Training.
Ia juga menjelaskan bahwa proses seleksi ini akan dilanjutkan dengan pelatihan dan aktualisasi peserta yang terpilih.
Selain itu, Kristomo turut memaparkan perkembangan program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang diselenggarakan melalui empat skema layanan, yaitu Layanan Informasi dan Konsultasi Hukum, Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi, Layanan Penyelesaian Konflik/Sengketa melalui Mediasi, serta Layanan Rujukan Advokat.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis mengenai proses penilaian dalam seleksi daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia, yang dijadwalkan berlangsung mulai 8 hingga 22 April 2025.
Tahapan ini menjadi bagian dari proses menuju pelaksanaan Peacemaker Training yang dirancang sebagai bentuk aktualisasi bagi para peserta terpilih.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan sosialisasi ini.
Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong penguatan kapasitas penyuluh hukum dan peningkatan layanan bantuan hukum di daerah.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap lahir para peacemaker yang mampu menjadi agen penyelesaian konflik hukum di tengah masyarakat, khususnya di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
