KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sultra periode 2026–2031.
Penetapan tersebut berlangsung dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sultra di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Sultra, Kamis (10/9/2026).
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Abdul Kadir Karding melantik 17 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI kabupaten/kota se-Sultra.
Pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah/janji jabatan oleh para Ketua DPC HKTI kabupaten/kota. Mayoritas Ketua DPC tersebut merupakan bupati dan wali kota se-Sultra.
Andi Sumangerukka menyampaikan ucapan selamat kepada para Ketua DPC yang baru dilantik. Ia berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan memperjuangkan kepentingan petani, mendukung ketahanan pangan daerah, serta memastikan sektor pertanian tetap menjadi salah satu fondasi pembangunan Sultra.
“Petani bukan hanya produsen pangan. Petani adalah penjaga kehidupan. Di tangan petanilah beras, jagung, serta berbagai komoditas perkebunan dan hortikultura dihasilkan. Di tangan petani pula ketahanan pangan daerah dapat kita perjuangkan,” ujarnya.
Menurut Andi, HKTI memiliki posisi strategis sebagai rumah besar petani Indonesia. Organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi petani, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kapasitas, membangun jaringan, serta memperjuangkan kepentingan petani dalam menghadapi berbagai persoalan produksi di lapangan.
Ia menyampaikan rasa gembiranya karena kepengurusan HKTI di kabupaten/kota kini dipimpin para kepala daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang untuk mendorong petani agar naik kelas.
“Petani itu bukan pekerja biasa, tetapi petani itu menjadi profesi atau menjadi pekerjaan yang mulia. Dan saya yakin dengan adanya para bupati, wakil bupati dan wali kota yang menjabat sebagai ketua DPC, tujuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan petani akan terlaksana,” katanya.
Menurutnya, berbagai persoalan teknis yang dihadapi petani di kabupaten/kota dapat lebih mudah direspons dengan adanya kepala daerah yang juga menjadi bagian dari kepengurusan HKTI.
Ia juga menilai keterbatasan di daerah dapat didukung melalui peran Sekjen DPN HKTI yang memiliki hubungan dengan Menteri Pertanian.
Gubernur menilai kondisi tersebut menjadi kesempatan bagi para bupati dan wali kota untuk memperkuat pembangunan pertanian di daerah. Ia juga mengajak para penyuluh pertanian mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan kapasitas petani.
“Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan, khususnya penyuluh-penyuluh petani, bahwa inilah saatnya untuk berbuat. Dan inilah saatnya apabila kita ingin meningkatkan petani-petani kita. Dan inilah saatnya petani-petani yang mempunyai masa depan,” katanya.
Sementara itu, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding memberikan apresiasi atas pelantikan dan pengukuhan DPC HKTI kabupaten/kota se-Sultra.
Menurutnya, momentum tersebut menjadi harapan dan semangat baru bagi HKTI, khususnya di Sulawesi Tenggara, sekaligus memperkuat peran organisasi dalam memperjuangkan kesejahteraan petani.
Abdul Kadir mengatakan, HKTI di daerah diharapkan tidak hanya memperkuat organisasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis bagi petani dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.
Penguatan tersebut dilakukan melalui kelembagaan ekonomi petani, kaderisasi dan regenerasi petani, serta perluasan akses pasar.
“Kita berharap HKTI menjadi instrumen strategis, alat strategis bagi petani untuk mencapai kesejahteraannya dan kemakmurannya,” kata Abdul Kadir.
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian saat ini memberikan ruang strategis bagi HKTI untuk bersinergi dengan pemerintah dalam membangun ekosistem pertanian.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga merupakan Dewan Pembina HKTI, kata dia, menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu agenda prioritas nasional, termasuk upaya mencapai swasembada pangan.
Abdul Kadir menyebut Sulawesi Tenggara memiliki potensi pertanian yang besar. Potensi tersebut, menurutnya, dapat memberikan nilai tambah bagi petani apabila didukung pemerintah daerah dan diperkuat melalui sinergi dengan HKTI.
Karena itu, HKTI didorong melakukan transformasi pertanian dengan memperkuat organisasi petani, kaderisasi dan regenerasi, membangun kelembagaan ekonomi petani, serta memperluas akses pasar hingga pasar ekspor.
“HKTI harus menjadi organisasi solusi bagi petani. Kita ingin petani semakin kuat, mandiri, produktif, memiliki akses pasar yang luas dan mampu meningkatkan kesejahteraannya,” tegasnya.
