Sultravisionary.id,Kendari – Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode, Nur Alam, mengupas tajam relasi antara hukum dan politik dalam kuliah umum perdana di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Sabtu (02/05/2026).
Kuliah bertajuk Politik Hukum, Teori dan Praktik Ketatanegaraan ini menjadi pertemuan pertama bagi mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Magister Hukum, dan Magister Ilmu Pemerintahan.
Dalam pemaparannya, Nur Alam menegaskan bahwa hukum dan politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam praktik pemerintahan. Ia menyebut, arah pembentukan hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika serta kepentingan politik yang berkembang.
“Politik hukum adalah arah kebijakan negara dalam membentuk dan menjalankan hukum. Dalam praktiknya, hukum tidak pernah berdiri sendiri karena selalu dipengaruhi kekuatan politik,” jelasnya.
Berbekal pengalaman memimpin daerah selama dua periode, ia menilai bahwa pengambilan kebijakan tidak semata-mata bertumpu pada norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kondisi politik di lapangan.
“Sebagai kepala daerah, kita tidak hanya berbicara soal aturan, tetapi bagaimana kebijakan itu bisa diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat. Di situlah tantangan politik hukum,” ujarnya.
Ia juga mengibaratkan hubungan hukum dan politik seperti dua cabang hukum yang berbeda secara konsep, namun tetap saling terkait dan tidak terpisahkan dalam praktik.
Sementara itu, Rektor Unsultra, Jamhir Safani, menilai kehadiran Nur Alam memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran di kampus.
Menurutnya, selain sebagai Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara, Nur Alam juga resmi menjadi dosen tetap di Unsultra sejak 2026.
“Ini merupakan perkuliahan perdana beliau bagi mahasiswa hukum dan pemerintahan. Integrasi antara teori akademik dan pengalaman praktis dalam pengambilan kebijakan adalah kombinasi ideal dalam pembelajaran,” katanya.
Ia menambahkan, mahasiswa kini tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga belajar dari praktik terbaik yang bersumber dari pengalaman langsung di pemerintahan.
Kuliah umum ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk memahami politik hukum secara lebih komprehensif, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi dinamika dunia hukum dan pemerintahan di masa depan.
