Hukrim

Polemik Penjualan Ore Nikel Vale IGP Pomalaa: Tanpa Tender ke Morowali, PB HMI Desak KPK dan Kejagung Turun Tangan

9
×

Polemik Penjualan Ore Nikel Vale IGP Pomalaa: Tanpa Tender ke Morowali, PB HMI Desak KPK dan Kejagung Turun Tangan

Sebarkan artikel ini

Sultravisionary.id,Jakarta – Pengiriman bijih nikel (ore) dari Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa PT Vale Indonesia Tbk ke Morowali menuai sorotan tajam. Pasalnya, transaksi tersebut diduga dilakukan tanpa melalui mekanisme tender terbuka dan berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah.

‎Menanggapi hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang ESDM Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Munawir, secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera turun tangan mengusut tuntas mekanisme penjualan tersebut.

‎Menurut Munawir, substansi persoalan bukan sekadar perpindahan logistik ore dari Pomalaa ke Morowali, melainkan transparansi tata kelola yang meliputi proses tender, spesifikasi kadar, volume, harga, hingga identitas pemenang lelang.

‎”Kalau benar ore IGP Pomalaa dijual dan dikirim ke Morowali tanpa tender, ini harus diperiksa. Publik perlu tahu kapan tender dilakukan, siapa pemenangnya, berapa volumenya, dan kadar berapa yang dilelang,” ujar Munawir, Sabtu.

‎Munawir juga mempertanyakan kesesuaian antara spesifikasi teknis ore yang dilelang dengan kenyataan di lapangan. Ia meminta PT Vale membuka dokumen transaksi secara terang-terangan kepada publik.

‎Sebagai perusahaan terbuka (Tbk), PT Vale Indonesia Tbk dinilai wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

‎”Jangan sampai publik hanya tahu ore dimuat lalu dikirim ke Morowali, sementara mekanisme transaksinya gelap,” imbuhnya.

‎Terkait isu kerugian negara yang ditaksir mencapai angka triliunan rupiah, Munawir menyatakan bahwa angka tersebut harus dibuktikan lewat audit dan pemeriksaan resmi yang memperhitungkan volume, kadar, harga transaksi, hingga kewajiban penerimaan negara.

‎”Yang penting sekarang buka datanya. Sesuai aturan atau tidak, buktikan dengan dokumen. Jika ada pelanggaran, proses secara hukum,” tegasnya.

‎Selain menyoroti aspek niaga, Munawir turut mempertanyakan keterlibatan pengawalan aparat militer dalam proses pengiriman ore dari Pomalaa yang diduga masih berlangsung hingga saat ini.

‎Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih terus berupaya mengonfirmasi manajemen PT Vale Indonesia Tbk terkait tudingan dan desakan investigasi tersebut. (ris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *