Sultravisionary.id,Kendari – Bupati Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Darwin Ahmad, terus menunjukkan komitmennya memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat.
Kali ini, ia melakukan audiensi langsung ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Selasa (21/10/2025), untuk meminta penambahan kuota BBM bagi petani dan nelayan di daerahnya.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam mengatasi kelangkaan dan keterbatasan pasokan BBM, yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan.
Di ruang pertemuan BPH Migas, Bupati Darwin diterima dua Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi dan Abdul Halim.
Dalam kesempatan itu, Darwin menyampaikan beberapa usulan penting, mulai dari penambahan kuota Pertalite dan Solar, hingga pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di sejumlah titik strategis Muna Barat.
“Kami datang membawa suara masyarakat. Banyak petani dan nelayan di Muna Barat yang masih kesulitan mendapatkan BBM untuk produksi. Kadang mereka harus menempuh jarak jauh ke daerah lain hanya untuk membeli solar atau pertalite,” ujar Darwin.
Menurut Darwin, penambahan kuota BBM bukan hanya soal teknis distribusi energi, tetapi bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi rakyat kecil.
Ia menekankan, Muna Barat sebagai daerah kepulauan memiliki karakteristik khusus: jarak antarkecamatan cukup jauh dan distribusi energi tidak selalu merata. Karena itu, ia meminta pemetaan kebutuhan energi yang lebih akurat dan alokasi kuota yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Kalau pasokan BBM tidak seimbang dengan kebutuhan, dampaknya langsung terasa ke sektor ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Bupati Darwin juga menyoroti pentingnya pembangunan SPBN Nelayan di kawasan Tiworo Tengah, Maginti, dan Tiworo Kepulauan, untuk memangkas biaya operasional dan waktu tempuh para nelayan yang selama ini harus membeli BBM ke wilayah jauh.
Langkah audiensi ke BPH Migas ini disebut Darwin sebagai bagian dari ikhtiar terukur Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam memperkuat infrastruktur energi daerah. Ia meyakini, ketersediaan energi yang merata dan terjangkau akan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan produktivitas petani dan nelayan.
“Kalau petani dan nelayan punya akses mudah terhadap BBM, mereka akan bekerja lebih efisien, produktivitas naik, pendapatan meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terdongkrak,” tegasnya.
Menurut Darwin, perjuangan ini juga sejalan dengan program swasembada pangan dan energi nasional yang menjadi bagian dari asta cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Langkah ini bukan hanya soal bahan bakar. Ini soal kehidupan bagaimana petani bisa terus menanam, nelayan tetap bisa melaut, dan anak-anak mereka tumbuh dari hasil kerja yang lebih sejahtera,” ucap Darwin penuh harap.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Muna Barat. Menurutnya, komunikasi langsung seperti ini sangat penting agar pemetaan kebutuhan energi daerah bisa dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi lintas lembaga.
“Kami menyambut baik langkah Bupati Muna Barat yang datang langsung menyampaikan kebutuhan masyarakat. Kami akan pelajari dan tindak lanjuti sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Iwan.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama antara BPH Migas dan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, terutama dalam hal peningkatan akses energi bagi masyarakat pesisir dan pedesaan.
