Oleh : Rasmin Jaya (Ketua DPC GMNI Kendari)
Sultravisionary.id,Kendari – Maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akhir-akhir ini menjadi sorotan, kecaman dan membuat publik terkejut atas tertangkapnya beberapa pejabat publik hingga di tetapkannya tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Atas mencuatnya tindakan dan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengindikasikan bagaimana relasi kekuasaan mencoba bermain dalam sirkulasi atas kejahatan yang memakan uang rakyat yang berasal dari pajak rakyat.
Komitmen KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di daerah. Dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sejumlah langkah konkret disepakati, mulai dari penataan aset, persoalan tambang, hingga pengawasan sektor pajak dan pengadaan.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan di permukaan. Menurutnya, korupsi di daerah harus dicegah secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
“Kalau kita tidak tahu masalahnya, bagaimana bisa menyelesaikannya. Sampai dengan Triwulan I 2025, korupsi paling tinggi di daerah berasal dari sektor swasta dengan 483 kasus, kemudian disusul oleh eselon I-IV dengan 437 kasus,” kata Agung.
Ia juga mengungkapkan, masih tingginya tingkat korupsi di daerah tidak lepas dari berbagai persoalan, baik teknis maupun politis. Ketidaksinergian antara kepala daerah dan DPRD, mahalnya ongkos politik, hingga relasi kekuasaan yang rawan kolusi menjadi penyebab utama.
“Kepala daerah dan DPRD seringkali tidak bersinergi. Padahal, mereka adalah aktor utama dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kita tidak boleh tidak tahu atau memilih diam,” tambahnya.
Agung juga menyoroti korelasi antara tingginya angka korupsi di daerah dengan lambatnya pembangunan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk kembali pada semangat pemberantasan korupsi sebagaimana yang tercantum dalam visi Asta Cita Presiden RI.
Korupsi sampai saat ini masih menjadi masalah serius yang merugikan masyarakat dan negara. Ini adalah tindakan tercela yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seringkali dengan mengorbankan kepentingan umum.
Tentu amat sangat menyedihkan, kita semua dibuat terkejut dan geleng-geleng kepala melihat pejabat yang sebelumnya di pilih oleh rakyat, yang di anugerahi amanah, harapan dan tanggung jawab tentang hari-hari baik ke depan bagaimana kondisi dan keadaan rakyat diselesaikan dan carikan solusi justru kita menyaksikan sirkulasi para pejabat dengan kroni-kroninya bermain di belakang layar memperkaya diri hingga terjerat baju orange.
Tetapi tanpa sadar atas praktek itu justru melegitimasi krisisnya kepercayaan rakyat kepada pejabat publik selama ini di anugerahi kepercayaan, tanggung jawab harta, kekayaan, tahta yang berlimpah justru dalam sekejap melunturkan harapan baik rakyat.
Wajar saja, jika selama ini rakyat acuh tak acuh dengan pesta demokrasi atau pilkada jika para pejabat selalu melakukan kesalahan yang sama, yakni diam-diam memakan keringat, darah dan air mata rakyat yang seharusnya di orientasikan pada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat tetapi malah sebaliknya masuk di kantong-kantong pribadi.
Kita patut sesalkan, sampai kapan praktek kejahatan itu di lakukan dan bahkan harus berapa orang lagi pejabat yang di jerat hukum baru kita merasa sadar, sepantasnya kita harus merefleksi diri, menginternalisasi bagaimana seyogyanya kekuasaan dan kepemimpinan itu di jalankan.
Kita menyadari memang, bahwa kekuasaan amat dekat dengan kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga perlu ada peran generasi muda untuk melakukan kontrol sosial, menjadi mitra kritis dan strategis agar pemerintahan selalu berjalan di bawah pengawasan.
Harapan Pemuda Sulawesi Tenggara
Pemuda Sulawesi Tenggara, Rasmin Jaya mengingatkan agar ini menjadi refleksi dan ujian kita bersama, mungkin saja masih banyak pejabat-pejabat yang diam-diam ketakutan dan tertekan ketika sewaktu-waktu lembaga rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KKN) hadir di daerah-daerah khususnya Sulawesi Tenggara.
Tetapi apapun itu, sebagai penegak hukum sewajarnya menjalankan amanah, tanggung jawab dan fungsinya secara profesional agar mereka-mereka yang memakan uang rakyat di berikan hukuman yang jerah tanpa pandang buluh.
Mungkin juga masih banyak praktek-praktek demikian di sektor pertambangan, yang menjadikan koalisi penguasa dan pengusaha bermain mata untuk melancarkan aksinya dengan segala aktivitas ekonominya meskipun itu menabrak aturan.
Sehingga dengan tegas dan penuh harap, pejabat publik bagaimana kembali memikirkan tentang apa yang melekat kepada mereka, amanah, tanggung jawab dan harapan rakyat untuk segera di realisasikan.
Meskipun aparat penegak hukum terus berupaya memberantas korupsi di Sulawesi Tenggara tantangan, hambatan masih tetap ada. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pertambangan dan proyek infrastruktur, menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi masalah serius di daerah ini. Pemberantasan korupsi membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.
Tulisan sederhana ini adalah sederet keresahan pikir tentang masalah krusial yang ada di Sulawesi Tenggara yang berkorelasi dengan hajat hidup orang banyak yang seharusnya alokasi anggaran ratusan, miliaran bahkan triliunan itu bisa menjadi bentuk pembangunan yang memudahkan akses masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang semakin maju justru pupus di tengah jalan akibat masuk di kantong-kantong pribadi para pemegang amanah.
