Sultravisionary.id,Jakarta – Rencana peluncuran paspor dengan desain baru bertema Merah Putih, yang semula dijadwalkan pada 17 Agustus 2025 bertepatan dengan HUT ke-80 Republik Indonesia, resmi ditunda oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, sekaligus sebagai bentuk penyesuaian terhadap aspirasi masyarakat.
“Setelah melalui evaluasi menyeluruh, Ditjen Imigrasi memutuskan untuk menunda implementasi paspor merah putih. Ini adalah keputusan strategis yang diambil dengan mempertimbangkan banyak masukan dan dinamika terkini,” ujar Plt. Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, dalam keterangan resmi, Kamis (17/7/2025).
Yuldi menjelaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi alasan utama peninjauan ulang peluncuran paspor baru. Berdasarkan pemantauan opini publik dari Agustus 2024 hingga Juli 2025, Ditjen Imigrasi menganalisis 1.642 unggahan di berbagai media sosial yang mencerminkan keinginan masyarakat terhadap layanan substansial, bukan sekadar perubahan desain.
“Sebagian besar masyarakat menilai bahwa yang lebih dibutuhkan saat ini adalah layanan yang konkret, efisien, dan berdampak langsung, terutama dalam memperkuat posisi paspor Indonesia secara global,” ujarnya.
Dengan anggaran yang ada, Ditjen Imigrasi kini memfokuskan langkah pada penguatan sistem digital dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi. Inovasi layanan keimigrasian akan terus berlanjut, tidak hanya dari sisi tampilan fisik paspor, tetapi juga pada peningkatan sistem pelayanan dan keamanan data.
“Penundaan ini bukanlah kemunduran. Justru ini menjadi momen untuk mempercepat transformasi digital layanan keimigrasian yang lebih tepat guna,” tambah Yuldi.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan bahwa inovasi tetap menjadi prioritas, namun harus diarahkan pada hal-hal yang berdampak jangka panjang, seperti peningkatan keamanan digital dan efisiensi sistem pelayanan.
“Kami tetap berkomitmen memperkuat kualitas paspor Indonesia. Tapi kali ini, langkah kami lebih terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Menteri Agus.
Dengan penundaan ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk mendengarkan suara publik, beradaptasi dengan situasi nasional, serta memastikan setiap kebijakan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.
Laporan: Reza
