Sultravisionary.id,Kendari – Polemik internal Yayasan Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) kembali memanas. Ketua Pembina Yayasan Unsultra, Nur Alam, secara terbuka menyebut adanya campur tangan Gubernur Sulawesi Tenggara dalam urusan internal yayasan, yang menurutnya telah terbukti secara nyata.
Pernyataan keras itu disampaikan Nur Alam menyusul beredarnya undangan resmi Pelantikan Rektor Unsultra Periode 2025–2029 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 31 Desember 2025 di Hotel Claro Kendari. Dalam susunan acara undangan tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara dijadwalkan memberikan sambutan resmi.
Nur Alam menilai, pencantuman gubernur dalam agenda pelantikan bukan sekadar bentuk seremonial, melainkan indikasi kuat adanya intervensi pemerintah daerah terhadap proses yang sepenuhnya berada dalam kewenangan yayasan.
“Dengan adanya undangan pelantikan yang dibuat oleh pihak Rektor Andi Bahrun bersama Saudara Yusuf, dan di dalam agendanya gubernur diberikan ruang sambutan, maka ini mengonfirmasi adanya campur tangan gubernur dalam persoalan yayasan,” tegas Nur Alam, Selasa (30/12/2025).
Ia menegaskan, keterlibatan gubernur dalam agenda tersebut memperkuat dugaan bahwa pemerintah daerah telah masuk terlalu jauh ke dalam konflik internal yayasan.
“Ini membuktikan bahwa ASR ikut terseret dalam perkara internal yayasan. Tidak seharusnya pejabat publik masuk dalam ranah yang merupakan kewenangan penuh yayasan,” ujarnya.
Lebih jauh, Nur Alam mengingatkan posisi gubernur sebagai stabilisator daerah, yang semestinya menjaga jarak dan tidak menunjukkan keberpihakan dalam konflik internal lembaga pendidikan swasta.
“Gubernur adalah stabilisator daerah. Tidak boleh terlibat atau memberi kesan keberpihakan terhadap pihak tertentu dalam konflik internal yayasan,” tambahnya.
Menurut Nur Alam, beredarnya undangan pelantikan yang mencantumkan nama gubernur justru memperjelas dugaan keterlibatan tersebut dan berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola yayasan.
Ia menegaskan, pihak Yayasan Unsultra akan menempuh langkah-langkah tegas untuk memastikan pengelolaan lembaga berjalan sesuai aturan, independen, dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, termasuk kekuasaan politik.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Gubernur ASR belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi dan keberimbangan informasi.
