Sultravisionary.id,Muna Barat – Suasana rapat strategis Pemerintah Kabupaten Muna Barat memanas, Kamis (17/4/2025), saat Bupati La Ode Darwin meluapkan kemarahannya atas ketidakhadiran sejumlah kepala desa dalam pertemuan penting membahas alokasi 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan.
Rapat yang seharusnya menjadi momentum penguatan komitmen desa dalam mendukung program prioritas justru diwarnai kursi-kursi kosong. Hal ini membuat Bupati Darwin geram dan menyebut absennya para kepala desa sebagai bentuk pembangkangan terhadap arah kebijakan daerah.
“Saya lihat ini banyak kepala desa yang tidak hadir. Apa masalahnya ini? Pak Inspektur, tolong periksa. Kalau tidak ada alasan yang jelas, tindaki! Ini bukan main-main,” tegasnya dengan nada tinggi.
Tak hanya menyoroti soal absensi, Darwin juga mengkritik perilaku sebagian kepala desa yang dinilainya telah mengabaikan sistem birokrasi pemerintahan. Ia menyesalkan adanya kecenderungan kades langsung menghadap bupati, melewatkan camat sebagai struktur resmi yang seharusnya menjadi penghubung antara desa dan kabupaten.
“Sekarang ini, sebagian kepala desa sudah tidak paham hirarki. Camat tidak dihargai, padahal dulu disebut ‘Dhesi’, tokoh yang sangat disegani. Semua langsung ke bupati. Ini keliru,” sorotnya tajam.
Ia meminta seluruh kepala desa untuk kembali mematuhi mekanisme pemerintahan yang benar, menyelesaikan persoalan di tingkat kecamatan sebelum dibawa ke tingkat kabupaten.
Rapat ini digelar sebagai bagian dari upaya mendorong implementasi 20 persen dari total dana desa sekitar Rp12 miliar dari total Rp60 miliar yang wajib dialokasikan untuk sektor ketahanan pangan seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Program ini menjadi bagian dari visi besar Liwu Mokesa yang menargetkan desa maju, sejahtera, dan mandiri.
“Dana ini bisa digerakkan lewat BUMDes, koperasi, atau TPKK. Ini bukan intervensi, tapi bentuk penguatan sinergi supaya program jalan dan dampaknya terukur,” tambah Darwin.
Sementara itu, Wakil Bupati Muna Barat, Ali Basa, menyampaikan bahwa pemanfaatan dana ketahanan pangan akan menjadi indikator kinerja kepala desa. Evaluasi akan dilakukan secara berkala oleh pemerintah kabupaten.
“Kami akan pantau realisasi anggarannya. Hasilnya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Muna Barat pun mengisyaratkan akan mengambil langkah tegas. Inspektorat segera memeriksa daftar hadir dan mengevaluasi komitmen para kepala desa, termasuk kemungkinan penjatuhan sanksi bagi yang terbukti lalai.
