Sultravisionary.id,Kendari – Menanggapi keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melumpuhkan aktivitas ekonomi warga, Bupati Muna Barat La Ode Darwin bergerak cepat memboyong persoalan tersebut langsung ke pemerintah pusat.
Langkah diplomasi berani ini direalisasikan dalam pertemuan strategis bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM di Jakarta pada Kamis (27/8/2026). Pertemuan tingkat tinggi yang difasilitasi oleh Dirjen Migas La Ode Sulaeman tersebut turut dihadiri langsung oleh Ketua BPH Migas Wahyudi Anas serta Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto.
Dalam forum tersebut, Darwin memaparkan dampak serius keterbatasan pasokan Pertalite dan Solar terhadap denyut nadi perekonomian Muna Barat, khususnya bagi para petani dan nelayan pesisir.
“Kami menyampaikan langsung fakta lapangan mengenai antrean Pertalite dan Solar yang kian memadat. Ini butuh langkah antisipasi konkret dan cepat agar aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani dan nelayan, tidak terus terganggu,” tegas Darwin.
Untuk mengurai benang kusut tersebut, Darwin mengajukan sejumlah formula solusi, mulai dari pengajuan tambahan kuota BBM hingga reformasi jadwal distribusi. Ia mendesak agar penyaluran pasokan digeser ke pagi hari untuk mengoptimalkan efektivitas distribusi di tingkat masyarakat.
Tiga Jawaban Konkret Pusat untuk Muna Barat
Langkah jemput bola Bupati Muna Barat membuah hasil positif. Pertemuan tersebut melahirkan tiga keputusan strategis untuk memperluas jangkauan dan kapasitas pasokan BBM di daerah:
Pembangunan SPBU baru di Kecamatan Kusambi dipastikan diakselerasi guna memecah konsentrasi antrean kendaraan.
Pertashop Barangka resmi dinaikkan statusnya menjadi SPBU KOMPAK (lembaga penyalur resmi) untuk mendongkrak kapasitas daya tampung dan layanan penyaluran.
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Pajala akan segera diaktifkan kembali demi mengamankan pasokan BBM bagi nelayan pesisir.
Sebagai komitmen balasan, jajaran pimpinan Ditjen Migas, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga dijadwalkan bakal menggelar kunjungan kerja langsung ke Muna Barat dalam waktu dekat guna memastikan seluruh program intervensi berjalan tepat sasaran.
Selain fokus pada krisis BBM, diskusi tersebut juga menyinggung rencana strategis konversi minyak tanah ke gas elpiji yang saat ini memasuki tahap pengkajian akhir di Ditjen Migas.
Realisasi penambahan kuota dan pembenahan infrastruktur ini diharapkan mampu menuntaskan permasalahan kelangkaan BBM secara permanen di Muna Barat.
