Hukrim

‎AMPK Sultra Desak Kejati dan Polda Usut Pengadaan Bibit Kakao Kolut, Ada Selisih Ribuan Batang

271
×

‎AMPK Sultra Desak Kejati dan Polda Usut Pengadaan Bibit Kakao Kolut, Ada Selisih Ribuan Batang

Sebarkan artikel ini

Sultravisionary.id,Kendari – Pengadaan benih kakao sambung pucuk pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi sorotan Aliansi Mahasiswa Pemerhati Korupsi (AMPK) Sultra.

‎Pasalnya, pengadaan senilai Rp3,36 miliar tersebut telah dibayarkan lunas, tetapi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih menemukan sejumlah persoalan dalam realisasi penyaluran kepada kelompok tani.

‎Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, salah satu temuan mencuat pada Kelompok Tani Ckr di Kecamatan Batu Putih. Ketua kelompok tani mengaku hanya menerima 5.000 batang benih kakao, sementara dokumen serah terima mencatat sebanyak 9.000 batang.

‎Dengan demikian, terdapat selisih 4.000 batang benih senilai Rp52.340.280 yang belum diterima hingga 11 April 2026.

‎Persoalan tidak berhenti di situ. BPK juga menemukan lebih dari 1.000 batang benih mati senilai Rp13.085.070 yang belum diganti oleh penyedia.

‎Temuan serupa terjadi pada kelompok tani lainnya. Kelompok Tani TBL 1 tercatat memiliki 494 batang benih mati senilai Rp6.464.024,58 yang belum mendapatkan penggantian. Sementara Kelompok Tani MB mengalami persoalan sekitar 450 batang benih mati senilai Rp5.888.281,50 yang juga belum diganti.

‎BPK turut mengungkap adanya benih pengganti yang disebut telah diterima Mantri Perkebunan Kecamatan Wawo. Namun, bukti penyerahan benih tersebut kepada kelompok tani penerima tidak dapat ditunjukkan.

‎Rangkaian temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian dokumen administrasi dengan realisasi penyaluran benih di lapangan, termasuk tanggung jawab penyedia dan pejabat terkait yang menyatakan pekerjaan telah selesai.

‎Selain persoalan kekurangan penyaluran dan benih mati, BPK juga mencatat keterlambatan distribusi benih kakao sambung pucuk selama 67 hari kalender.

‎Atas keterlambatan tersebut, terdapat konsekuensi denda sebesar Rp225.618.572. Perhitungan denda mengacu pada ketentuan kontrak, yakni 1/1.000 dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

‎Keterlambatan distribusi disebut berkaitan dengan permintaan penundaan penyaluran akibat kondisi musim kemarau. Namun, alasan tersebut dinilai tidak serta-merta menghapus kewajiban penyedia maupun tanggung jawab pejabat terkait untuk memastikan pemenuhan kontrak dan penyelesaian denda.

‎AMPK Sultra menilai persoalan ini tidak boleh hanya diselesaikan melalui pemeriksaan administratif. Terlebih, anggaran pengadaan telah dibayarkan lunas, sementara masih terdapat kekurangan bibit, benih mati yang belum diganti, serta ketidakjelasan penyerahan bibit pengganti.

‎Organisasi tersebut meminta persoalan ini didalami berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta kemungkinan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila ditemukan unsur pidana.

‎Atas temuan tersebut, AMPK Sultra mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara dan Polda Sultra segera melakukan penyelidikan dengan memanggil serta memeriksa Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kolut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pimpinan CV WMC selaku penyedia, hingga seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dan distribusi.

‎Aparat penegak hukum diminta menelusuri kebenaran jumlah benih yang disalurkan, kekurangan 4.000 batang pada Kelompok Tani Ckr, benih mati yang belum diganti, serta keberadaan dan bukti penyerahan benih pengganti.

‎Tak hanya itu, penyelesaian denda keterlambatan sebesar Rp225.618.572 juga diminta dipastikan sesuai ketentuan kontrak.

‎Penanggung Jawab Aksi AMPK Sultra, Laode Muh Ahmad Syawal, menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut melalui pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum.

‎Ia memastikan AMPK Sultra tidak ingin ada pihak yang berlindung di balik dokumen administrasi maupun jabatan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara.

‎”Jika ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana, kami mendesak agar pihak yang bertanggung jawab diproses dan ditetapkan sebagai tersangka sesuai hukum,” tegasnya.

‎Menurutnya, program pengadaan bibit kakao yang diperuntukkan bagi petani tidak boleh hanya terlihat tuntas di atas kertas, sementara hak kelompok tani sebagai penerima bantuan masih dipertanyakan dan anggaran negara telah dibayarkan sepenuhnya.

‎AMPK Sultra pun meminta Kejati dan Polda Sultra mengusut tuntas persoalan tersebut agar penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi petani di Kabupaten Kolaka Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *