KOLAKA – Bupati Kolaka, Amri, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait aktivitas di jalur logistik (hauling) kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan dialog, bukan dengan aksi blokade maupun tindakan yang mengarah pada premanisme.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul insiden pengadangan jalur hauling menggunakan truk roda 10 yang sempat menghambat distribusi operasional industri di kawasan PT IPIP.
Menurut Amri, setiap perselisihan yang melibatkan pelaku usaha lokal maupun perusahaan yang beroperasi di kawasan lingkar tambang Pomalaa harus diselesaikan melalui koridor hukum. Ia menilai komunikasi yang baik menjadi kunci agar konflik tidak terus berulang dan mengganggu iklim investasi di Kabupaten Kolaka.
“Saya kira ini hanya butuh komunikasi saja. Kita butuh komunikasi yang baik dan terus mendorong agar supaya pengusaha-pengusaha di Kolaka ini bisa terlibat aktif dengan adanya PSN ini,” ujar Amri saat mendampingi kunjungan Komisaris MIND ID yang juga Astamaops Polri, Komjen Pol. Fadil Imran, di kawasan PSN Pomalaa, 4 Agustus 2026.
Amri mengatakan, pemerintah daerah ingin memastikan proyek strategis nasional dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Menurutnya, keberadaan investasi berskala besar harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Hidup PSN-nya, hidup juga pengusaha-pengusaha yang ada di Kolaka,” tegasnya.
Selain mendorong kolaborasi, Amri menekankan pentingnya kepastian hukum dalam setiap sengketa yang muncul. Ia menyebut seluruh klaim terkait hak lintasan maupun persoalan lahan harus dibuktikan dengan dokumen resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan melalui tindakan intimidasi atau tekanan di lapangan.
Amri juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka yang saat ini mencapai 5,96 persen perlu dijaga melalui iklim investasi yang aman dan kondusif. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memberikan kemudahan birokrasi bagi investor, dengan tetap menuntut seluruh pelaku usaha mematuhi aturan hukum yang berlaku.
