Oleh: Okaswati
Sultravisionary.id,Kendari – Turunnya Tim Carateker dari Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke Cabang Kendari dimaknai sebagai upaya penyelamatan organisasi yang sembelumnya tampak amburadul dan tak terarah.
Tim Carateker bentukan PB HMI ini, langsung merebut kepemimpinan HMI Cabang Kendari dari genggaman Sapril Basmin selaku ketua cabang sejak Desember 2022 silam.
Sapril menahkodai HMI Cabang Kendari kurang lebih tiga tahun lamanya, padahal menurut konstitusi, kepengurusan HMI di tingkat cabang harus berganti setelah satu tahun berjalan.
Missi utama Tim bentukan PB HMI tersebut setidakya datang menormalkan keadaan, mengembalikan organisasi pada rel konstitusi, serta memastikan Konferensi Cabang (Konfercab) beserta seluruh turunannya berjalan tertib.
Singkatnya, tim karateker berfungsi sebagai “penjaga” sementara yang memastikan keberlanjutan organisasi dan memfasilitasi proses demokrasi internal untuk mengembalikan kepengurusan yang normal dan stabil.
Harapannya sederhana, setelah kekosongan kepengurusan berakhir marwah organisasi kembali tegak. Namun sejak kehadiran tim carateker di HMI Cabang Kendari menimbulkan pertanyaan besar dibenak para kader.
Apakah mereka datang untuk membenahi ?, atau tanpa sadar justru memperpanjang kekacauan administratif ? Pertanyaan yang tampak sederhana, namun tak boleh diabaikan begitu saja.
Faktanya, kisaran bulan Oktober 2025 lalu, sebelum carateker turun, Pengurus Cabang telah membentuk Panitia Konfercab dan Pengurus Kohati Cabang Kendari telah membentuk panitia Musyawarah Kohati Cabang (Muskohcab) sesuai kewenangan masing-masing.
Semua sah dan berdiri di atas dasar administratif yang jelas,bahkan disambut baik oleh sebagian besar kader yang tengah merasa jenuh dan bosan dengan kepemimpinan Sapril Basmin yang tampak menua.
Ironisnya, dalam waktu yang bersamaan PB HMI mengirim tim carateker ke HMI Cabang Kendari. Pada 10 November 2025 lalu mereka menggelar rapat perdana di Sekretariat HMI Cabang Kendari, Wisma Lafran Pane.
Alih-alih mendatangkan harapan segar bagi para kader, sebaliknya, Tim Karateker justru membubarkan panitia Konfercab yang sudah bekerja setengah jalan itu.
Disinilah timbul keanehan, Tim Carateker tampak berwibawa ketika membubarkan panitia Konfercab yang mayoritas di huni oleh HMI Wan, namun ketika menghadapi Panitia Muskohcab, Tim Carateker tampak luluh.
Faktanya, kepanitiaan Konfercab dibubarkan dan dibentuk ulang, sementara kepanitiaan Muskohcab tidak disentuh sama sekali.
Pada akhirnya, Tim Carateker memperlakukan struktur organisasi bentukan Lafran Pane ini seperti menu prasmanan, pilih yang diinginkan, sisakan yang lain.
Padahal, setiap jenjang perkaderan selalu ditanamkan bahwa organisasi adalah sistem yang senantiasa berjalan dalam satu prinsip dan satu komando.
Seharusnya, jika kewenangan cabang berpindah ke tangan Tim Carateker, maka seluruh perangkat di bawahnya ikut berpindah tanpa kecuali.
Sejak 10 November itulah kepanitiaan Muskohcab kehilangan legalitasnya. Meski demikian, mereka tetap bekerja layaknya panitia sungguhan. Bukan karena instruksi tertulis dari tim carateker, tetapi karena dorong hati nurani atas kesetiaan terhadap hijau hitam.
Panitia Muskohcab pernah mengagendakan pertemuan dengan Tim Carateker, dalam pertemuan itu mereka menanyakan ihwal kepastian lagalitas mereka sebagai panitia.
Saat itu, Tim Carateker berdalih jika SK kepanitiaan Muskohcab telah diterbitkan sejak 12 November 2025. Namun, ironisnya, hingga 15 November 2025, justru SK beredar adalah SK yang dibubuhi tanda tangan Ketua Kohati Ecy Fitriani dan Sekretarisnya Firda.
Malahan, SK yang betul-betul ditandatangani Tim Carateker baru muncul pada 21 November 2025 malam, dengan isi dan susunannya masih sama seperti SK versi Ecy.
Fenomena ini menjadi kesemrawutan tersendiri dalam kinerja Tim Carateker. Rangkaian Muskohcab yang dijadwalkan oleh panitia versi Ecy sudah mulai berjalan sejak 17 hingga 21 November 2025 tanpa mendapatkan perhatian serius dari Tim Carateker.
Situasi ini menunjukkan bahwa SK yang disebut diterbitkan pada tanggal 12 November 2025 oleh Tim Carateker sesungguhnya tidak pernah ada sejak awal.
Bahkan SK penyesuaiannya menyusul diterbitkan belakangan hanya untuk menutup kekosongan administratif semata.
Fenomena ini bukan persolaan administrasi Semata, melainkan ini adalah akumulasi kegagalan Tim Carateker dalam memaknai nilai-nilai perkaderan yang hidup di HMI.
Perlu diingat, setiap materi perkaderan, instruktur selalu mengingatkan bahwa organisasi ini tegak bukan karena banyaknya kader, tetapi karena ketaatan kader pada aturan. Kemenangan bukan soal siapa terpilih, melainkan apakah prosesnya dapat dipertanggungjawabkan.
Sang pencetus NDP, Nurcholish Madjid pernah berpesan dari jauh hari. Ia mengatakan bahwa penyimpangan organisasi bukan lahir karena tidak adanya aturan, melainkan karena aturan sengaja diabaikan.
Legalitas yang datang terlambat bukan memperbaiki proses, justru meruntuhkan martabat organisasi sebagai ruang pendidikan nilai. Demokrasi organisasi hanya tumbuh dari kejujuran proses, musyawarah terbuka, dan keadilan prosedural.
Jika aturan dipaksakan hanya menjadi alat pembenaran semata tentu demokrasi pasti mati, dan jika aturan dijaga sebagai martabat, organisasi tumbuh dewasa.
Karena itu, pertanyaannya sederhana, jika tim carateker benar memegang mandat penuh, mengapa mereka tidak membentuk panitia Muskohcab baru sebagaimana yang mereka lakukan pada Konfercab?
Mengapa justru mempertahankan panitia lama yang legalitasnya telah gugur sejak kewenangan berpindah ke tangan carateker?
Lalu apakah kehadiran Tim Carateker benar-benar untuk membenahi keadaan atau sekadar memberikan stempel dan memperpanjang pada kekeliruan sebelumnya?
Rasa-rasanya, tidak menutup kemungkinan terdapat kepentingan terselubung yang mengarahkan Muskohcab dijalankan dari balik tirai yang gelap.
Padahal HMI adalah organisasi kader. Idealnya kejujuran perjuangan bukan slogan semata, tetapi harus roh setiap tindakan yang diambil oleh kadernya.
Semua prinsip itu akan kehilangan makna ketika aturan justru diabaikan oleh mereka yang seharusnya menjaganya. Karena itu, jalan satu-satunya yang konstitusional dan bermartabat adalah membentuk panitia Muskohcab baru yang legal, akuntabel, transparan, dan sepenuhnya berada di bawah kendali Tim Carateker yang independen.
Jika carateker benar hadir untuk membenahi, maka pembenahan itu harus nyata bukan kosmetik administratif. HMI Cabang Kendari harus menunjukkan bahwa keberanian menegakkan aturan adalah syarat mutlak bagi organisasi kader yang modern dan bermartabat.
