Sultravisionary.id,Kendari – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, melakukan kunjungan kerja ke Balai Benih Udang Mata dan Balai Jasa Dok Perbengkelan, Kamis (26/3/2026).
Kunjungan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menginventarisasi sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset sektor kelautan dan perikanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra, Sri Resqina R. Laydi, mengungkapkan bahwa Balai Benih Udang Mata memiliki potensi besar sebagai pusat produksi benih udang (benur) berkualitas di Sulawesi Tenggara.
“Dalam satu siklus produksi, balai ini mampu menghasilkan hingga 1 juta benur, dengan potensi mencapai 4 juta benur per tahun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, benur tersebut telah dimanfaatkan oleh kawasan tambak di Konawe Selatan dan Bombana, dengan estimasi produksi udang mencapai 400 ton. Jika diasumsikan harga udang Rp60.000 per kilogram, maka potensi omzet yang dihasilkan bisa mencapai Rp24 miliar bagi pelaku usaha.
Selain mendorong sektor usaha, keberadaan balai benih udang juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk tahun 2026, target PAD dari sektor ini ditetapkan sebesar Rp125 juta.
Tak hanya itu, kunjungan tersebut juga menyoroti peran Balai Jasa Dok Perbengkelan dalam menunjang operasional armada perikanan tangkap. Fasilitas ini menyediakan layanan docking, perawatan, hingga perbaikan kapal dengan biaya yang relatif terjangkau bagi nelayan.
Sri Resqina menyebutkan, pada tahun 2025 balai jasa dok berhasil menyumbang PAD sebesar Rp128 juta. Sementara pada tahun 2026, target tersebut ditingkatkan menjadi Rp250 juta.
“Kami berharap ada peningkatan kapasitas fasilitas dari 2 rel menjadi 5 rel serta perbaikan sarana dan prasarana. Dengan begitu, potensi PAD diperkirakan dapat meningkat hingga Rp500 juta per tahun,” jelasnya optimistis.
Sementara itu, Hugua menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mempercepat optimalisasi aset strategis di sektor kelautan dan perikanan.
Mantan Bupati Wakatobi dua periode itu menekankan bahwa kebijakan penganggaran daerah harus difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki potensi nyata dalam meningkatkan PAD.
“Alokasi APBD harus diarahkan untuk mendukung fasilitas yang produktif dan bernilai ekonomi tinggi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong optimalisasi aset tersebut sebagai langkah strategis meningkatkan kinerja ekonomi daerah.
“Setelah kunjungan ini, saya akan segera berkoordinasi dengan gubernur dan DPRD agar kebijakan ini berjalan terarah dan berkelanjutan,” pungkasnya.
