Sultravisionary.id,Jakarta – Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara terhadap ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) memicu gejolak besar. Aliansi Pemerhati Karyawan Tambang (APKT) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera mencopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dari jabatannya.
Koordinator APKT, Ripaldi Rusdi, menilai kebijakan tersebut gegabah dan menimbulkan efek domino yang fatal. Ribuan pekerja tambang kini terancam kehilangan mata pencaharian akibat ratusan perusahaan tambang pemegang IUP dipaksa menghentikan operasional.
“Ratusan IUP diberhentikan tanpa mempertimbangkan nasib tenaga kerja. Puluhan ribu karyawan tambang kehilangan penghasilan. Ini kebijakan yang tidak adil dan jelas merugikan rakyat kecil,” tegas Ripaldi, Jumat (19/9/2025).
APKT menilai keputusan Bahlil tidak didasarkan pada kajian komprehensif, serta mengabaikan aspek sosial-ekonomi masyarakat di daerah penghasil tambang. Bahkan, menurut Ripaldi, sejumlah perusahaan sudah berupaya memenuhi kewajiban penetapan jaminan reklamasi dan pascatambang. Namun proses tersebut tersendat akibat seringnya terjadi pergantian pejabat di Ditjen Minerba, yang sebagian bahkan terjerat kasus korupsi.
“Pejabat berganti-ganti karena tersangkut kasus, seperti Bambang dan Jamaludin, membuat banyak proses administrasi macet. Justru pekerja yang jadi korban,” ungkapnya.
APKT menilai setidaknya ada empat alasan mendesak bagi Presiden untuk mencopot Bahlil:
1. Mengorbankan Nasib Pekerja – Sanksi IUP memicu PHK massal dan melahirkan gelombang pengangguran baru.
2. Mengganggu Iklim Investasi – Ketidakpastian usaha kontraproduktif dengan arahan Presiden menjaga stabilitas investasi.
3. Mengabaikan Aspek Sosial – Ribuan keluarga pekerja tambang kini hidup dalam ketidakpastian ekonomi.
4. Minim Keberpihakan – Kebijakan menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari tambang.
“Atas dasar itu, kami memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Bahlil Lahadalia dari kursi Menteri ESDM. Pekerja tidak boleh dijadikan tumbal kebijakan yang keliru,” tegas Ripaldi yang juga berprofesi sebagai advokat.
APKT memastikan akan terus mengawal isu ini dan menempuh langkah-langkah konstitusional agar suara para pekerja tambang benar-benar sampai ke telinga pemerintah pusat.
Laporan: Reza
