Sultravisionary.id,Kendari – Atas komitmen yang kuat dalam pencegahan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara diganjar penghargaan dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pelindungan KP2MI, Mangiring Hasoloan Sinaga kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjenim Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, dalam acara Rapat Sinergitas Pencegahan Pekerja Migran di Kendari, Kamis (25/9/2025).
Penghargaan ini menjadi penanda keberhasilan sinergi antara Kanwil Ditjenim Sultra dan BP3MI dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah inisiatif proaktif pembentukan 50 Desa Binaan di Kabupaten Konawe, yang dinilai efektif memutus mata rantai pengiriman PMI ilegal langsung dari sumbernya.
Dalam piagam yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelindungan, Rinaldi, disebutkan penghargaan diberikan “Atas sinergitas dan dukungan dalam pencegahan penempatan pekerja-pekerja migran Indonesia Non Prosedural.”
Kakanwil Ditjenim Sultra, Ganda Samosir, menyatakan bahwa penghargaan ini adalah buah kerja keras seluruh timnya.
“Kami menerima penghargaan ini dengan rasa syukur yang mendalam. Ini adalah pencapaian kolektif, bukan hanya milik pimpinan. Ini adalah buah kerja keras seluruh jajaran Kanwil Imigrasi Ditjenim Sultra dan UPT di bawah kami, serta bukti sinergi yang kokoh dengan BP3MI,” ujar Ganda Samosir.
Ia menambahkan, langkah-langkah preventif ini merupakan implementasi langsung dari arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI melalui 13 Program Akselerasi, khususnya pada poin ke-8 mengenai pencegahan TPPO dan TPPM.
“Kami secara serius mengemban amanat dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Penghargaan ini menjadi bahan bakar bagi kami untuk bekerja lebih giat lagi dalam memastikan setiap WNI yang hendak bekerja ke luar negeri melalui jalur yang benar, aman, dan terhormat,” tegasnya.
Mengenai program Desa Binaan yang digagas oleh Kantor Imigrasi Kendari, Kakanwil menjelaskan pentingnya mengubah pola kerja dari reaktif menjadi proaktif.
“Pola kerja kami harus berubah. Kami tidak bisa hanya menunggu di gerbang perbatasan. Melalui program 50 Desa Binaan, kami turun langsung ke masyarakat, memberikan edukasi untuk membangun benteng pertahanan dari bujuk rayu sindikat TPPO,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Kakanwil berkomitmen untuk memperluas jangkauan program serupa di masa mendatang.
“Kolaborasi dengan BP3MI akan terus kami tingkatkan. Kami berencana memperluas model Desa Binaan ini ke wilayah lain yang berpotensi menjadi kantong pekerja migran. Perlindungan WNI adalah harga mati, dan kami akan terus mengawalnya dari hulu,” pungkasnya.
Laporan: Reza
