Sultravisionary.id,Kendari – Jamhir Safani resmi menjabat sebagai Rektor Unsultra periode 2026-2030, melalui pelantikan khidmat yang digelar di pelataran Gedung Rektorat Unsultra, Jumat (23/1/2026).
Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara, Oheo Kaimuddin Haris, menyatakan bahwa momen ini adalah langkah krusial untuk membawa Unsultra menjadi perguruan tinggi yang lebih profesional dan kompetitif.
Haris menekankan bahwa fokus utama yayasan adalah membenahi tata kelola internal, terutama dalam pengelolaan anggaran. Tujuannya? Agar pendistribusian anggaran bisa transparan, adil, dan berkelanjutan.
”Anggaran itu jantungnya universitas! Distribusinya harus lancar, adil, dan merata supaya semua unit bisa berfungsi optimal,” tegas Haris.
Yayasan juga punya ambisi besar untuk menjadikan Unsultra sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan di Sulawesi Tenggara. Caranya dengan memperkuat riset dan inovasi, didukung dengan kebijakan anggaran yang tepat. Harapannya, Unsultra bisa makin menarik minat calon mahasiswa tanpa perlu kampanye besar-besaran.
Rektor Unsultra yang baru dilantik, Jamhir Safani, langsung tancap gas dengan langkah-langkah strategis. Memastikan Tri Dharma Perguruan Tinggi berjalan optimal dan mempersiapkan penerimaan mahasiswa baru adalah beberapa di antaranya.
Namun, ada satu hal yang menjadi prioritas paling mendesak: menyelesaikan kendala administratif di sektor keuangan. Jamhir berjanji akan bergerak cepat untuk membuka blokir rekening bank mitra agar hak-hak dosen dan tenaga kependidikan bisa segera dipenuhi.
”Agenda yang sangat mendesak adalah pembukaan blokir rekening bank mitra kami, yaitu Bank BTN dan Bank BNI. Ini prioritas utama karena menyangkut kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, terutama kelancaran penggajian,” jelas Jamhir.
Menanggapi dinamika internal yang sempat terjadi, Jamhir mengimbau seluruh mahasiswa untuk tetap tenang dan fokus pada kegiatan akademik. Ia menegaskan bahwa Unsultra kini berada di bawah naungan yayasan yang memiliki legalitas hukum yang sah dan diakui negara.
”Institusi yang diakui negara adalah yayasan dengan AHU terbaru yang terdaftar di Kementerian Hukum. Yayasan di bawah binaan Bapak Nur Alam telah memiliki legalitas resmi tersebut,” pungkasnya.
